klatentv.com- Lemahnya pengakaran partai pada konstituen berdampak pada masa dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Klaten, disini Partai Politik hanya berkonsentrasi pada pemenangan Calon Bupati/wakil Bupati untuk mendudukan mereka menjadi AD 1 dan AD 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati dilepas oleh Partai Politik pendukungnya dengan modal yang dimilikinya masing-masing, tidak lupa mereka menggunakan jaringan sosial yang dimilikinya masing baik jalur keagamaan, kekarabatan,pertemanan dan yang yang lainya.
Interaksi politik pada Pemilihan Kepala Daerah tidak berpijak pada setruktur politik yang telah disepakati, mereka tetap menggunakan simbul simbul seperti yang tertulis diatas, walaupun ikatan-ikatanya itu tidak menjadikan kekuatan idiologi dan gagasan partai Pengusung atau Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal itu tercermin dari tawaran-tawaran program sebagai sarana interaksi dengan para pemilihnya. Ketika dilanjutkan di gedung eksekutif logika yang demikian bisa memicu krisis demokrasi karena mereka bertarung dengan modal dan Finansial dan modal sosial yang dimilikinya masing-masing.
Ada calon Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya dikenal bukan aktifis partai politik tertentu tetapi seseorang yang mempunyai banyak vinansial dan modal sosial yang banyak tetapi tidak mengandalkan gagasan politik sebagai seorang calon Bupati dan Wakil Bupati sehingga kelak dikemudian hari akan bisa menjadi masalah baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kiranya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Klaten bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat Klaten.
Bagi para calon Bupati dan wakil Bupati yang bertarung dalam PILKADA hendaknya rajin menanam modal sosial jauh jauh hari hal ini sebagai sarana untuk membangun trust (kepercayaan) pada masyarakat dan tidak mengandalkan uang sebagai modal utamanya.
