Klatentv.com__ Pemkab Klaten melalui Bagian Humas mendapat teguran keras dari Gubernur Ganjar Pranowo. Pemkab Klaten dinilai kurang responsif menanggapi pengaduan masyarakat, akibat belum adanya kanal komunikasi pejabat publik seperti twitter, maupun facebook.
Demikian diungkapkan Kepala Bagian Humas Klaten Wahyudi Martono S.Sos, di acara asistensi PPID dan Pengaduan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Klaten (Rabu,20/01/2016). Teguran tersebut di sampaikan ganjar langsung saat pelantikan penjabat bupati klaten di semarang beberapa waktu lalu.
Tim asisten asistensi terdiri dari Kabag Humas Wahyudi Martono, Kasubag Dokumentasi dan Publikasi Bagian Humas Joko Priyono M.Si dan tiga staf Bagian Humas diterima langsung oleh Kepala Disdukcapil Drs Widya Sutrisna MM berikut pejabat setempat. Wahyudi Martono mengungkapkan masih lambannya tanggapan aduan masyarakat juga disebabkan lemahnya pemahaman aparat negara tentang pentingnya layanan informasi publik. Padahal sesuai perintah Menteri Komunikasi dan Informasi serta Gubernur Jawa Tengah, setiap pejabat publik wajib memiliki akum media sosial untuk membantu berkomunikasi dengan rakyat.
“Pemkab Klaten melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bagian Humas kini serius menggodok rancangan pengaduan masyarakat. Layanan pengaduan ini diharapkan membuka kanal informasi sekaligus menjalin komunikasi sehingga pemerintah bisa mendengar keluh kesah masyarakat,” ungkap wahyudi martono.
Sementara, Kepala Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi Bagian Humas Joko Priyono M.Si menambahkan kegiatan asistensi ini menjadi bukti kuat Pemerintah dalam mengawal layanan informasi di Kabupaten Klaten.
“Saat ini sudah ada 27 SKPD yang kami datangi untuk penguatan kelembagaan layanan informasi dan pengaduan. Sementara Ada tiga kanal pengaduan yang diterima Pemkab Klaten melalui Bagian Humas yakni telegram berkoneksi SMS lapor gub Jateng, twitter humas di @humasklaten dan email di ppidklaten@gmail.com. Pesan aduan dari tiga kanal ini kata Joko Priyono akan dikirim ke twitter SKPD terkait untuk ditanggapi.” Jelas joko priyono.
Dalam seminggu pemkab klaten menerima 5 sampai 7 pengaduan yang mayoritas isunya adalah infrastruktur dan layanan publik. Simulasi saat ini terus dilakukan seiring pengaduan masyarakat. Nanti setelah SKPD siap, Joko priyono menegaskan Pemkab Klaten akan resmi membuka kanal pengaduan melalui website resmi pemerintah.
