kota,(klatentv.com)- Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Klaten menyambut baik KPUD Jawa Tengah (Jateng) bersama KPUD Klaten dalam upayanya mencegah money politik di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng). Niat baik KPU dalam membendung money politik dinilainya urung tercapai tanpa keterlibatan elemen masyarakat.
Demikian mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “pengembangan komunitas dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat pada Pilgub Jateng 2018” di Hotel Galuh, Prambanan, Klaten, Selasa (28/2). Acara tersebut dihadiri 30 perwakilan dari komunitas dan ormas se-kabupaten Klaten. Perwakilan PDPM Klaten, Agung Raharjo menyampaikan kinerja KPU setiap menghadapi pemilu selalu terpancang dengan target capaian tingkat partisipasi pemilih. Hanya saja upaya tersebut masih menyisakan persoalan perihal kualitas berdemokrasi secara sehat.
“Apalah artinya tingkat partisipasi pemilih yang tinggi jika warga datang ke TPS atas dorongan money politik atau karena mobilisasi massa dengan berbagai bentuk intimidasi. Tentu KPU tidak ingin sekedar sukses dari sisi prosentase pemilih namun juga harus sukses dalam kualitas penyelenggaraan pemilu yang ditandai dengan minimnya pelanggaran pemilu seperti money politik,’ papar dia.
Agung menegaskan lebih baik target partisipasi pemilih tidak tercapai namun terjamin kualitas pemilihan dibanding terpenuhi target tapi penuh dengan pelanggaran. “Ibarat pemilihan kepala desa lebih baik tingkat partisipasi 100 pemilih tapi benar – benar berangkat dari kesadaran politik dibandingkan 1000 pemilih tapi karena money politik. Persentase penting tapi hal yang lebih subtansi adalah kemerdekaan pemilih,” katanya.
Selain masih menganggap terbukanya pelanggaran money politik, Agung juga melihat adanya kerawanan penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk jika ada calon incumbent. Terlebih dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu calon kepala daerah yang kembali maju (incumben) tidak diharuskan berhenti meletakkan jabatannya. “Mereka sangat mungkin mengerahkan birokrasi, camat, lurah ataupun kepala desa dan itulah fakta yang terjadi selama ini,” tegas diia.
Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat yang hadir dalam acara tersebut memerangi money politik serta mengawasi kerawanan penyalahgunaan wewenang. “Kami setuju dengan tema sosialiasi ini, sebab KPU tidak akan pernah bisa membendung money politik tanpa dukungan elemen masyarakat,” tegas dia.
Menanggapi hal itu, Ketua KPUD Jateng Joko Purnomo mengaku tidak risau dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jateng yang ditargetkan 77,5 persen. Pihaknya sepakat melalui forum tersebut ada issue bersama seperti menolak money politik yang dibangun untuk keperluan sosialiasi. “Demokrasi yang kita terapkan ini adalah import dari dunia barat tapi kita belum bisa mengimport esensi demokrasi secara sehat. Karena saya fikir kita semua cocok untuk bersama- sama memerangi politik uang,” katanya.
Bersama KPU Klaten, pihaknya akan memperkuat jaringan komunitas dan ormas demi menjamin Pilgub berjalan sehat. “Seperti dari Pemuda Muhammadiyah serta dari Anshor memiliki struktur sampai bawah. Juga komunitas komunitas lain kita nanti bisa memasang banner dengan menolak money politik.
Komisioner KPUD Klaten Anshori mengatakan tindaklanjut dari FGD tersebut meminta masing – masing kelompok masyarakat membentuk perencanaan kegiatan sosialisasi Pilgub yang akan dilaksanakan. Mereka diminta menyampaikan konsep perencanaannya kepada KPUD Klaten, terakhir pada tanggal 10 Maret.
Acara yang diselenggarakan oleh KPU Klaten dihadiri oleh masing masing satu perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Antara lain Pemuda Muhammadiyah, Aisiah, Muhammadiyah, Nasiyatul Aisiah, Bina Akses, Dewan Kesenian, FKMPD, GP Anshor, IPNU, Fatayat, NU, Komunitas Semut Geni, Orang Musa Khatolik, KNPI, Lintas Merapi dan komunitas lainnya di kabupaten Klaten.(*)
