Klatentv.com_ meski sejumlah desa menyambut positip aplikasi sikedes, namun pemdes di sejumlah desa di kabupaten klaten ada yang menolak menggunakan aplikasi pelaporan keuangan desa tersebut. Mereka beranggapan sebelum ada sikedes, pemerintahan desa di klaten juga pernah menggunakan aplikasi sejenis, dengan nama sikades. Dan aplikasi tersebut ternyata berhenti ditengah jalan.
Pemdes karangwungu, kecamatan karangdowo melalui kepada desa (kades) karangwungu, sudarjo mengatakan, pekan lalu saat saat rakor di kecamatan ditawari sistem aplikasi itu oleh pihak swasta namun pihaknya menolak karena harganya mahal.
” tidak ada paksaan , tetapi desa tidak membeli sebab mahal. Dan penerimaan add untuk desa karangwunggu jumlahnya tidak naik, yakni sebesar rp 40 juta dan itu sudah direncanakan untuk mendanai berbagai kegiatan di desa,”tuturnya.
Selain alasan harga jual yang mahal dari aplikasi tersebut, sudarjo mengatakan, di desanya selalu tertib membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahun. Bahkan tahun 2014 , total bantuan ke desa mencapai lebih dari rp 1 miliar dan dikelola dengan baik serta sesuai aturan.
Hal senada juga dikatakan kades keprabon, kecamatan polanharjo, sugiyono mengatakan, desanya siap mengelola dana desa dan add dan saat ini belum memutuskan membeli aplikasi tersebut.
“add yang kami dapatkan hanya rp 39 juta yang digunakan untuk berbagai kegiatan dan jika untuk membeli aplikasi sikedes yang harga rp 6 juta jelas berat,”tegasnya.
Aplikasi sistem keuangan desa atau sikedes sendiri, adalah perangkat software yang dirancang oleh pihak ketiga, yakni cv ari zahmi yang berlokasi di kecamatan wedi klaten. Aplikasi ini dikenalkan kepada pemdes dengan difasilitasi assisten satu pemkab klaten dan bapermas. Sikedes di klaim sebagai upaya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan mencakup perencanaan berupa penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apb desa), perubahan apb desa, serta penatausahaan keuangan yang menghasilkan dokumen laporan pelaksanaan apb desa