klatentv.com- Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mulai Rabu, 7 oktober 2015 sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan jembatan timbang yang berlokasi di Dk. Mipitan, Ds. Somokaton, kec. Karangnongko. Yang menjadi pertanyaan dan yang harus dicermati bersama, apakah jembatan timbang yang akan ada saat ini mampu menjadi solusi bagi permasalahan kerusakan jalan akibat muatan berat galian golongan “C” yang melebihi tonase.
Tanggapan yang berbeda diungkapkan oleh Mardi salah satu anggota Masyarakat Pemantau Kemalang (MP) atas keberadaan jembatan timbang tersebut, dia tidak yakin bahwa jembatan timbang itu akan menjadi solusi bagi permasalahan terhadap kerusakan jalan jalan di Wilayah Kabupaten Klaten. Ia menduga keberadaan jembatan timbang itu justru akan memunculkan masalah baru karena persoalan integeritas dari para penunggu jembatan timbang itu apakah Pemerintah Kabupaten Klaten bisa menjamin kalau penunggu jembatan timbang tersebut bebas dari penyuapan yang dilakukan oleh para sopir truck pengangkut pasir, hal itu menimbulkan tanda tanya besar kata madi.
Contoh konkrit adalah pajak restribusi galian golongan “C”, apakah dana yang masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten itu sesuai dengan jumlah truk yang melintas di portal penarikan atau tidak, Idialnya jumlah hasil pajak yang masuk ke Kas Daerah menurut penghitungan Masyarakat pemantau Kemalang awal Bulan agustus yang lalu adalah: Truck yang melintas meninggalkan wilayah Kemalang jumlahnya mencapai 200 truck/ jam, apa bila 200 truck x 24 jam x Rp.10.000,00= Rp.48.000.000,00,/sehari semalam, apabila 48.000.000,00 x 30 hari= Rp. 144.000.000,00/bulan sedangkan 144.000.000,00×12 bulan= Rp. 1.7 Milyar namun dugaan Masyarakat pemantau kemalang yang disetorkan ke kas daerah sangat jauh dari yang seharusnya. Sekarang pertanyaanya, sisanya menguap kemana? Selama birokrasi masih berlaku koruptif secara tersekruktur, terorganisir maka apapun yang dilakukan ujung-ujungnya menyejahterakan segelintir orang tetapi memiskinkan rakyat Klaten.
