Klaten (Klatentv.com) — Guna memberikan saran dan kritik pengelolaan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat ke desa Mlese, seratusan orang yang menamakan dirinya sebagai forum peduli Mlese (FPM) di deklarasikan Jumat (27/12/2019). FPM dinahkodai oleh Legiman Imam Budiharjo dan penasehat Jarot Padmono.
FPM tertuang dalam surat keputusan (SK) kepala desa (kades) Mlese nomor 23 tahun 2019 tentang pengesahan dan pembentukan forum peduli Mlese.
Penasehat Jarot Padmono menyatakan berdirinya FPM terdiri dari warga Mlese yang menetap di desanya guna memberikan saran dan kritik kepada Kepala desa dan perangkatnya terhadap kinerja pemerintahan khususnya pengelolaan dana desa (DD) yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Pada pengelolaan DD tahap 2 sudah kami kritik, pak kades diminta kembalikan dana untuk keperluan pribadi sudah mengembalikan akan tetapi pengerjaan masih amburadul. Pada tahap 3 kita diundang Musdes untuk pembangunan selanjutnya akan tetapi disana ada dobel anggaran pada tiga titik pembangunan, terindikasi penyimpangan sekitar Rp 85 juta, maka dari itu kami bakal meluruskan,”katanya.
FPM tidak berafiliasi kepada partai tertentu jelang Pemilukada Klaten 2020, ia mempersilakan kepada seluruh anggota bebas berpolitik. Jarot berharap dengan FPM mendorong warga desa Mlese memiliki rasa handerbeni terhadap kemajuan desa apabila nantinya bakal ada kades baru tidak korupsi dan penciptaan lapangan kerja.