JAKARTA – Setelah melalui perjalanan panjang selama bertahun-tahun, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya mencapai tahap pengesahan. DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap pengesahan tersebut.
Pengesahan ini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab, selama ini penegakan hukum kerap menghadapi persoalan ketika pelaku tindak pidana telah diproses secara pidana, tetapi aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan belum seluruhnya dapat dipulihkan.
Melalui regulasi ini, pendekatan pemberantasan kejahatan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara dan hak-hak korban.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa semangat utama regulasi ini adalah mengubah pendekatan penegakan hukum, dari yang semata-mata berfokus pada pemidanaan menjadi lebih menekankan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Apa Saja Poin Penting UU Perampasan Aset?
Berdasarkan pokok-pokok materi pembahasan yang disampaikan, terdapat sejumlah substansi penting yang menjadi perhatian publik.
1. Aset hasil tindak pidana dapat dirampas negara
Regulasi ini diarahkan untuk memberikan landasan hukum bagi negara dalam merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Tidak hanya korupsi, cakupan tindak pidana yang menjadi perhatian juga meliputi narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, serta sejumlah tindak pidana lain, termasuk penipuan investasi.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kejahatan.
2. Perampasan aset dalam kondisi tertentu tanpa putusan pidana
Salah satu substansi yang paling banyak mendapat perhatian adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme ini ditujukan untuk kondisi tertentu ketika proses penuntutan terhadap pelaku tidak dapat dilanjutkan, misalnya karena pelaku melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau meninggal dunia.
Dalam materi pembahasan disebutkan adanya batas nilai aset minimal Rp1 miliar untuk mekanisme tertentu tersebut.
Namun, perampasan tetap harus dilakukan melalui prosedur hukum dan pembuktian yang ditentukan. Artinya, mekanisme ini tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan negara untuk mengambil harta seseorang secara sepihak.
3. Aset yang dirampas dapat dikembalikan kepada korban
Poin berikutnya berkaitan dengan pemulihan hak korban.
Aset hasil tindak pidana tidak semata-mata diarahkan untuk masuk ke kas negara. Dalam kondisi yang diatur, aset tersebut juga dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian korban.
Regulasi ini juga menjadi perhatian bagi pihak ketiga yang memperoleh atau memiliki aset dengan itikad baik dan tidak mengetahui keterkaitannya dengan tindak pidana.
Perlindungan terhadap pihak ketiga penting agar kebijakan pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat.
4. Pemerintah diwajibkan membentuk badan pengelola aset
Aset yang disita atau dirampas membutuhkan pengelolaan yang profesional.
Karena itu, salah satu substansi yang disampaikan dalam pembahasan adalah pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden.
Keberadaan lembaga tersebut diharapkan dapat memastikan aset sitaan tidak terbengkalai, mengalami penurunan nilai, hilang, atau disalahgunakan.
Pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting agar aset hasil kejahatan benar-benar memberikan manfaat bagi negara maupun korban.
5. Tetap memperhatikan hak pemilik dan pihak ketiga
Di tengah upaya memperkuat pemberantasan korupsi, aspek perlindungan hukum juga menjadi perhatian.
Negara harus dapat membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Pemilik aset maupun pihak ketiga yang beritikad baik harus memiliki kesempatan untuk menggunakan mekanisme hukum guna mempertahankan haknya.
Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan undang-undang.
Pengesahan Bukan Akhir dari Perjalanan
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset masih menyisakan sejumlah pekerjaan penting.
Keterbukaan naskah final menjadi salah satu hal yang perlu segera dipenuhi. Masyarakat perlu mengetahui secara utuh isi setiap pasal, termasuk mekanisme pembuktian, prosedur perampasan, perlindungan hak masyarakat, hingga pengawasan terhadap lembaga yang nantinya mengelola aset.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil juga telah menyampaikan catatan kritis terhadap rancangan regulasi tersebut. Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), misalnya, menyoroti pentingnya pengawasan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa undang-undang yang kuat harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat pula.
Pada akhirnya, keberhasilan UU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari pengesahannya di gedung parlemen.
Publik akan menilai dari pelaksanaannya: apakah aset para koruptor benar-benar dapat dipulihkan, apakah kerugian korban bisa dikembalikan, dan apakah aturan tersebut diterapkan secara adil tanpa pandang bulu.
Setelah menunggu begitu lama, masyarakat kini menantikan bukti nyata bahwa hukum tidak hanya mampu memenjarakan pelaku kejahatan, tetapi juga mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Sebab, pemberantasan korupsi tidak akan tuntas jika pelakunya dihukum, sementara hasil kejahatannya tetap dinikmati.











