klatentv.com- Ditengah-tengah bencana kekeringan yang dialami oleh masyarakat lahan kering di daerah Lereng Merapi, Kehidupan masyarakat sangat tertolong dengan berbunganya tanaman cengkih yang mereka miliki.
Kendala yang saat ini dihadapi adalah masalah panen karena mereka sangat kesulitan mencari buruh petik bunga cengkih yang langka, Mereka yang biasanya menjadi buruk petik sudah mempunyai pekerjaan tetap yaitu mencari pasir di kali woro. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya eksploitasi Galian golongan “C” yang ada daerah mereka semakin mempersulit mencari tenaga buruh petik bunga cengkih. Mengapa mereka memilih mencari pasir di Kali Woro karena pendepatan mereka lebih besar dibandingkan dengan menjadi buruh petik bunga cengkih, mencari pasir satu hari membawa pulang Rp. 150.000-350.000 tergantung fisiknya sedangkan menjadi buruh petik bunga cengkih satu hari hanya dibayar Rp. 70.000. Apa lagi apabila mereka mau kerja di penambangan menjadi buruh coker atau mencari batu satu hari satu malam satu orang bisa membawa pulang Rp. 500.000-1.150.000 tergantung dengan banyaknya truck muatan yang masuk ke lokasi penambangan. Untuk solusinya para petani cengkih harus mencari tenaga petik bunga cengkih ke luar desa atau kecamatan yang bukan wilayah tambang galian golongan C atau jauh dari kali woro.
Yang menarik disini buruh pritil bunga cengkih dari gagangnya lebih banyak dilakukan oleh anak-anak dan kaum wanita dengan hitungan bayaran cengkih yang telah dipritil dari gagangnya dibayar Rp. 2.000/1kg,bagaimana dengan harga cengkih untuk saat ini adalah: basah Rp.30.000-40.000/1kg sedangkan yang kering Rp. 90.000-100.000/1kg.
Dengan hasil panen itu mereka mampu untuk membeli air dengan harga satu tangki 5000 liter Rp. 110.000-150.000 dan pakan ternaknya (bekatul atau sentratnya). Sebenarnya daerah di Lereng Merapi itu sangat potensi untuk tanaman tersebut yang harus dikembangkan dan di remajakan sebagai penopang ekonomi masayarakat. Hal ini butuh perencanaan dan pemikiran serta memberikan penyuluhan kepada para petani dari para pengambil kebijakan di daerah.
