klatentv.com- Wilayah Kecamatan Kemalang dengan eksploitasi galian “C” baik yang ada di Kaliworo (manual) maupun di lahan lahan pemetaan pemerintah, pertambangan dilakukan dengan alat berat eksavator yang telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah kabupaten Klaten dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah proprinsi Jawa-Tengah. Besaran pajak galian Golongan “C” satu Truck muatan yang melintas di kemalang yang di tarik di Dk Mipitan, Ds. Somokaton, Kec. Karangnongko sebesar Rp.10.000,00.
Menurut hitungan acak yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Kemalang selama satu jam dari pukul 10.00 wib-11.00 wib truck muatan yang melintas jumlahnya mencapai 200-250 buah. Dengan kata lain Kecamatan Kemalang itu menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi dibandingkan kecamatan yang lain, besaran sumbangan melalui pajak Galian golonga dari Kemalang ke Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mudah bisa dihitung 10.000,00X200= Rp.200.000.000, kalau satu hari 10.000X200X12=24.000.000. Pada hal sejak Ijin pertambangan sudah turun dan operasional aktifitas pertambangan itu 24 jam, apabila 10.000,000X200X24=48.000.000, jika satu bulan hasilnya 144.000.000,00, bagaimana jika satu tahun pemasukan Pendapatan asli daerah yang melalui galian “C” berjumlah 1.728.000.000,00 itu belum termasuk yang melalui jalur Joton dan Melalui jalur Jiwan ke arah Jatinom maka hasilnya akan lebih banyak lagi.
Yang menjadi pertanyaan, apakah hasil pajak yang masuk Ke Kas Pemerintah daerah dari Golongan “C” itu sesuai dengan hitungan yang sebenarnya atau tidak, menurut dugaan Masyarakat pemantau kemalang, banyak kebocoran di sana sini. Sungguh sangat ironis dan memprihatinkan adalah daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten kondisi ekonomi masyarakatnya belum sejahtera dan kondisi infrastrukturnya sangat memprihatinkan, khususnya jalan utama yang menghubungkan atara wilayah Kemalang dengan pusat kota Klaten mengalami rusak berat. jalan tersebut adalah jalan evakuasi apabila Gunung Merapi mengalami erupsi, seandainya gunung Merapi meletus sedangkan jalan evaakuasi belum diperbaiki oleh pemerintah jelas tidak bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. warga yang akan menyelamatkan diri justru akan menjadi korban, karena terjadi banyak kecelakaan kendaraan bermotor. Hal ini sedikit banyak membuka mata kita bahwa Pemerintah itu tidak pro dengan kepentingan masyarakat tetapi pro dengan pemilik modal dan golonganya sendiri.
