Bundaran HI Kembali Jadi Panggung Protes, Mahasiswa Soroti Karhutla dan Respons Pemerintah

JAKARTA, KlatenTV.com — Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, kembali menjadi lokasi unjuk rasa pada Rabu (28/10/2026). Massa yang tergabung dalam Komite Sadar menyuarakan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus melontarkan sindiran terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip laporan BBC yang menjadi sumber bahan pemberitaan ini, aksi tersebut menjadi demonstrasi pertama di lokasi itu setelah sejumlah aksi serupa berulang kali diadang aparat dalam beberapa bulan terakhir.

Di pinggir kolam Bundaran HI, massa membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan “All Eyes on Karhutla” dan “Prabowo-Gibran Gagal Total”. Berbagai poster dan spanduk lain juga berisi tuntutan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, aksi yang dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi itu berlangsung di tengah pembatasan pergerakan massa oleh aparat keamanan.

Aparat Pasang Barikade, Gas Air Mata Dilaporkan Dilepaskan

Sekitar pukul 15.00 WIB, sebagian peserta aksi dilaporkan tertahan beberapa ratus meter dari Bundaran HI. Mereka tidak dapat bergabung dengan massa di lokasi utama karena diadang aparat kepolisian dan personel TNI AD.

Sejumlah mahasiswa masih tertahan di depan Gedung UOB. Situasi tersebut berdampak pada arus lalu lintas di Jalan Sudirman menuju Bundaran HI dan Jalan MH Thamrin yang dilaporkan ditutup.

Beberapa peserta aksi sempat berlari dan berupaya menerobos barikade, tetapi dikejar aparat.

Salah seorang peserta demonstrasi dari perguruan tinggi di Jawa Barat, Rian, menyesalkan tindakan pengadangan tersebut. Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

“Kami enggak mau bikin rusuh. Kami cuma gelisah dan ingin suara kami didengar,” tegasnya, sebagaimana dikutip dalam bahan laporan BBC.

Situasi kembali memanas sekitar pukul 18.00 WIB. Aparat kepolisian berusaha mendorong demonstran menjauh dari Bundaran HI dan memasang barikade dengan perlengkapan pengamanan berupa helm serta tameng.

Dalam laporan tersebut, polisi juga terdengar melepaskan sejumlah gas air mata ke arah mahasiswa dan warga yang mengikuti demonstrasi.

Sekitar pukul 19.00 WIB, hujan deras turun di kawasan Bundaran HI. Para demonstran dan aparat perlahan meninggalkan lokasi.

Belum ada keterangan kepolisian yang tercantum dalam bahan sumber ini mengenai alasan terperinci pengadangan massa maupun penjelasan penggunaan gas air mata. Karena itu, aspek tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak kepolisian.

Karhutla Jadi Pemicu Kemarahan Demonstran

Di balik aksi di pusat Jakarta tersebut, penanganan karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang disuarakan peserta demonstrasi.

Fanda, seorang mahasiswa dari Jakarta, mengatakan dirinya mengikuti aksi karena menilai pemerintah belum kompeten menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah.

Menurut Fanda, kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Ia juga menilai penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab belum berjalan serius.

“Aku berharap dengan demo ini bisa membuka mata pemerintah, karena ini menjadi bukti rakyat yang marah bisa bersikap dan beraksi, bahkan di lokasi yang terkenal sulit ditembus,” paparnya.

Pernyataan tersebut merupakan penilaian Fanda sebagai peserta aksi. Untuk menilai sejauh mana penanganan karhutla dan penegakan hukum telah berjalan, diperlukan data mengenai lokasi kebakaran, dampak terhadap warga, proses penyelidikan, serta langkah penindakan terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Sementara itu, Adi, seorang pekerja swasta yang berada di sekitar Bundaran HI, memandang demonstrasi sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan.

Ia mengakui bahwa aksi jalanan tidak serta-merta menjatuhkan pemerintahan. Meski demikian, menurutnya, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik.

“Dengan demo, kita bisa menunjukkan kalau situasi enggak baik-baik saja,” kata Adi.

Komite Sadar Usung Tema “Tepati atau Pergi”

Aksi tersebut diinisiasi Komite Sadar, yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Kelompok yang disebut dalam bahan sumber antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, serta BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.

Dalam keterangan resminya, BEM UI menyebut demonstrasi pada 28 Oktober 2026 merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya di Tugu Tani, Jakarta, pada 20 Oktober 2026, yang bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pada aksi kali ini, Komite Sadar mengusung tema “Tepati atau Pergi”. Tema tersebut menjadi ekspresi tekanan politik agar pemerintah memenuhi tuntutan yang disuarakan para demonstran.

Di media sosial, kelompok ini turut menggunakan simbol tiga jari atau three-finger salute yang populer melalui novel dan film The Hunger Games.

BEM UI menyebut simbol tersebut telah berkembang menjadi instrumen perlawanan yang melampaui batas fiksi dan digunakan dalam gerakan sosial prodemokrasi di berbagai negara.

Mereka mencontohkan penggunaan simbol serupa dalam gerakan yang menentang kudeta militer di Thailand dan Myanmar serta perlawanan terhadap represi di Hong Kong.

BEM UI juga mengaitkan tiga jari tersebut dengan nilai liberté (kebebasan), égalité (kesetaraan), dan fraternité (persaudaraan), yang terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis.

Kebebasan Berpendapat dan Akuntabilitas Pemerintah

Demonstrasi di Bundaran HI memperlihatkan dua persoalan yang perlu diperhatikan: tuntutan masyarakat terhadap penanganan persoalan lingkungan dan ruang bagi warga untuk menyampaikan pendapat.

Di satu sisi, pemerintah perlu menjelaskan langkah konkret dalam menangani karhutla, melindungi masyarakat terdampak, serta menindak pelaku pelanggaran berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pengamanan demonstrasi perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Penggunaan gas air mata dan pengadangan massa dalam aksi ini menjadi bagian penting yang perlu mendapat penjelasan dari aparat, terutama mengenai dasar tindakan, situasi yang melatarbelakanginya, serta upaya meminimalkan risiko terhadap peserta aksi dan masyarakat sekitar.

Hingga bahan sumber ini disusun, belum tersedia keterangan dari pemerintah maupun kepolisian yang dapat digunakan untuk menguji seluruh kritik dan keberatan yang disampaikan demonstran.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata seberapa cepat sebuah demonstrasi berakhir, melainkan juga bagaimana tuntutan masyarakat ditanggapi melalui kebijakan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber: BBC, berdasarkan bahan yang diolah KlatenTV.