klatentv.com- Dalam APBD Klaten tahun 2015 ada mata anggaran pengadaan 56 kendaaan bermotor (suzuki tunder) dan dua mobil toyota avansa dengan jumlah nominal mencapai Rp. 1.258 milyar. Kendaraan-kendaraan itu dipinjam-pakai untuk operasional POLRES KLATEN berjumlah 26 sepeda motor sedangkan KODIM 0723 Klaten berjumlah 30 motor, Sementara untuk dua unit toyota avansa dipijam pakai ke PC NU Klaten satu unit, dan yang satunya lagi untuk PDM. MUHAMADIAH Klaten. Mata Anggaran Pengadaan Kendaraan Plat Merah inipun Tercium adanya indikasi kampanye Terselubung di pilkada klaten.
“Khususnya TNI dan POLRI itu bukan merupakan hak pengguna dan lembaga yang harus didanai oleh APBD Klaten, karena ke dua istansi tersebut sudah mendapatkan dana APBN melalui istitusinya masing-masing terlebih lagi kerja-kerja mereka tidak bertanggung-jawab langsung kepada Pemerintah Kabupaten Klaten”. Kata abdul Muslih selaku koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK).
Apapun alasanya pengadaan Kendaraan dengan biaya APBD Klaten sudah menciderai rasa keadilan masyarakat Klaten, bagaimana tidak, Total APBD tahun 2015 hanya kurang lebih dua trilyun sedangkan 1,1 trilyun sudah digunakan untuk gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 17.000 orang belum termasuk operasionalnya. Kalau kita melihat dengan rasio anggaran, berapa belanja langsung atau anggaran untuk pemihakan kepada rakyat yang jumlahnya lebih besar dari pada birokrasi itu.tegas muslih.
Apabila kita mau membandingkan dana yang digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan nilai 1.258 Milyar dengan Alokasi dana Desa yang berasal dari APBD yang masing masing desa itu hanya menerima dana maksimal Rp.50.000.000,00/tahun. Karena Jumlah Desa di Klaten itu 401 maka kita tinggal mengalikan Rp. 50.000.000X391=1.955 milyar/tahun. Dana tersebut sangat tidak sebanding dengan anggaran pengadaan kendaaran yang nominalnya seperti diatas dibandingkan dengan ADD yang penggunanya sedemikian besar tetapi jumlah nominalnya sangat kecil. Hal ini menunjukan bahwa APBD Klaten itu tidak pro dengan masyarakat tetapi pro pejabat.
