Kota_gara-gara bupati tertangkap kpk gaji ribuan PNS di lingkungan pemkab klaten jawa tengah belum bisa dibagikan. Pasalnya pengisian jabatan di organisasi perangkat daerah (opd) yang baru belum bisa dilakukan. Pelantikan dan pengukuhan yang sedianya digelar 30 desember 2016 lalu batal pasca tertangkapnya bupati dalam ott kpk.
Kepastian bahwa pns di lingkungan pemkab klaten tidak bisa gajian di bulan januari 2017 ini disampaikan kepala dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (dppkad) sunarna. Secara anggaran sebenarnya dana untuk gaji pns sudah siap tapi belum bisa dicairkan karena pengisian jabatan dalam organisasi perangkat daerah (opd) yang baru belum bisa dilakukan. Pelantikan dan pengukuhan jabatan yang baru sedianya dilaksanakan 30 desember lalu tapi keburu terjadi ott kpk terhadap bupati klaten.
Sunarna menyebutkan jumlah pns di pemkab klaten kurang lebih 13.000 orang, total anggaran gaji pns berjumlah 65 miliar rupiah per bulan. Kepastian kapan gajian bisa dicairkan belum bisa ditentukan masih menunggu petunjuk dari kementerian dalam negeri terkait penunjukan plt bupati dan siapa yang memiliki kewenangan untuk melantik serta mengukuhkan pengisian jabatan dalam organisasi perangkat daerah (opd) yang baru. Sesuai peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 harusnya opd yang baru harus sudah dilantik paling lambat 2 januari 2017 lalu.
Sementara para pns di lingkungan pemkab klaten mengaku hanya bisa pasrah menerima kenyataan gaji januari mereka belum bisa dicairkan. Salah satu pns yang juga kepala bagian humas pemkab klaten, wahyudi mengatakan sebagai pns harus bisa menerima apa pun yang sudah menjadi aturan dan bagaimana kebijakan pimpinan. Hingga kini struktur pimpinan birokrasi di pemkab klaten masih berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk mencari solusi.
