Klatentv.com–Sejumlah warga kelurahan bareng kidul, klaten tengah hingga kini tidak bisa menggunakan kartu Indonesia sehat (KIS) yang dibagikan presiden jokowi bulan desember kemarin. KIS yang mereka miliki diduga disita oknum perangkat desa yang menjadi pendamping masyarakat di desa setempat.
Salah satu warga yang resah karena tidak bisa menggunakan kartu sehat miliknya adalah keluarga Pak Dliyo yang tinggal di Rt 1 Rw 6 Bareng Kidul, Klaten Tengah. Awalnya KIS miliknya sempat diserahkan namun diminta kembali. Perangkat desa berdalih sebelum angsuran PNPM dibayarkan, maka kartu KIS tidak akan diberikan. Keluarga pak dliyo sendiri memperoleh satu paket KIS yang berisi 3 orang anggita keluarganya.
“kami dapat undangan untuk pengambilan kartu KIS di kantor kelurahan, pada saat kami ke kelurahan untuk menemui Bu Tutik, salah seorang perangkat kelurahan yang menjadi pendamping warga dari kelurahan, Ia malah meminta saya menemui Pak Lurah dulu. Waktu itu kebetulan pak lurah sedang tidak ada di tempat, beruntung ketua RT kami, pak djanto bilang sama bu tutik, agar memberikan kartu KIS itu karena sudah hak warga. Bu Tutik akhirnya memberikan kartu KIS namun dengan menggerutu “pye to pak, ngko nek di seneni pk lurah karep mu lo” dengan nada agak marah.” Cerita istri dliyo sabtu (30/1/2016).
Namun sesampainya di rumah, ketua Rt setempat meminta kembali kartu KIS yang telah diterimnya itu dengan alasan takut di marahi kepala desanya.
“Mbak KIS e kon njaluk sek, mergo angsuran PNPM e ra lancar, Bu Tutik ra gelem ngko nda di seneni pk lurah,” kata bu dliyo menceritakan perkataan Pk Djanto.
Sementara kepada desa Bareng Kidul, Harjono mengaku tidak mengetahui adanya kartu KIS yang belum sampai ke warganya, menurut harjono semua program untuk warga sudah disampaikan termasuk kartu KIS.
“KIS sudah di bagikan semua ke warga, semua program untuk warga sudah di sampaikan semua dan tidak ada kendala, kami tidak pernah menunda program untuk masyarakat.” papar harjono.
Sejumlah warga yang juga mendapat kartu KIS hingga kini tidak berani meminta kartu mereka karena khawatir bernasib sama dengan yang dialami keluarga dliyo. Warga menduga ada oknum perangkat desa yang kebetulan menjadi pengurus PNPM memanfaatkan pembagian kartu kis itu dengan harapan angsuran pinjaman program PNPM bisa lancar.
“Ini harus nya jangan sampai terjadi, hutang ya hutang pelayanan kepada warga ya pelayanan yang baik, kalau misal ada warga yang masuk rumah sakit sedangkan KIS nya masih sita, mau minta gak berani. terus gimana coba, kasihan kan” kata warga yang enggan disebutkan identitasnya.**