KLATEN, KlatenTV – Aksi tabur bunga digelar sejumlah massa dari Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) bersama warga Klaten di depan Kantor Bupati Klaten. Aksi tersebut menjadi simbol duka sekaligus bentuk protes atas kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima poin pernyataan sikap yang berisi tuntutan agar pengusutan perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Mereka menegaskan, penanganan perkara tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut diminta diperiksa sesuai ketentuan hukum.
Desak Audit Investigatif dan Evaluasi APBD
Selain menyoroti kasus yang menjerat kepala daerah, massa juga menuntut dilakukannya audit investigatif terhadap dugaan kegagalan konstruksi gedung di Klaten.
Mereka meminta persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan penyebab kegagalan konstruksi, pihak yang bertanggung jawab, serta kemungkinan adanya kerugian keuangan negara.
Massa juga mendesak evaluasi terhadap APBD Perubahan, terutama berkaitan dengan temuan dugaan honorarium fiktif yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut tuntutan yang disampaikan dalam aksi, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Minta Predikat WTP Kabupaten Klaten Dievaluasi
Tuntutan lainnya ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Massa mendesak agar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kabupaten Klaten tahun 2025 dicabut atau dievaluasi.
Desakan tersebut didasarkan pada pandangan massa bahwa munculnya persoalan dugaan korupsi dan temuan terkait pengelolaan anggaran perlu menjadi bahan evaluasi terhadap integritas tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar pemeriksaan, bukan jaminan bahwa suatu daerah bebas dari korupsi. Karena itu, tuntutan pencabutan opini tersebut memerlukan penilaian dan proses pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.
Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
Massa menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi di Kabupaten Klaten. Mereka meminta KPK menyampaikan perkembangan penyidikan secara jelas dan menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan yang memiliki dasar bukti.
Apabila penanganan perkara dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang memadai, massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Aksi tersebut menjadi bentuk desakan masyarakat agar persoalan hukum yang menyeret pucuk pimpinan daerah tidak menghambat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Masyarakat juga berharap pelayanan publik dan program pembangunan di Kabupaten Klaten tetap berjalan di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung.
KlatenTV — Mengabarkan Klaten, Mengawal Informasi.
