KLATEN TV – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo turut menjadi perhatian setelah beredar daftar sembilan nama yang disebut dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Daftar yang beredar di media sosial tersebut memuat nama Bupati Klaten, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, hingga pihak swasta.
Dalam informasi yang beredar, total 19 orang disebut diamankan dalam operasi tersebut. Sembilan orang di antaranya dikabarkan dibawa dari Klaten ke Jakarta, sedangkan satu orang lainnya disebut diamankan di wilayah Jakarta.
Berikut sembilan nama yang tercantum dalam daftar tersebut:
- Hamenang Wajar Ismoyo — Bupati Klaten.
- Bramantyo — disebut sebagai ajudan Bupati Klaten.
- Agus Suprapto — Kepala Inspektorat Kabupaten Klaten.
- Rizqan Iryawan, A.P., M.Si. — disebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Protokol.
- Fadzar Indriawan — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Klaten.
- Muhamad Himawan Purnomo, S.STP., M.Si. — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Klaten.
- Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA., CSFA, ERMAP — Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah.
- Hanaku Agni Sadewo — disebut sebagai adik kandung Hamenang Wajar Ismoyo.
- Amin — disebut sebagai pengusaha/event organizer (EO) Madani.
KPK Dalami Dugaan Perkara
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut KPK. Dalam informasi sebelumnya, perkara ini disebut mencakup sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, potongan dinas, hingga dugaan suap terkait pemeriksaan audit BPK.
KPK juga dikabarkan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1,9 miliar serta sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan untuk menampung atau menyimpan uang terkait perkara.
Meski sejumlah nama beredar di media sosial, informasi mengenai identitas pihak yang diamankan, status hukum, serta keterkaitan masing-masing orang dengan perkara perlu dipastikan melalui keterangan resmi KPK.
Hingga informasi ini disusun, daftar nama tersebut belum dapat diperlakukan sebagai daftar resmi tersangka. Diamankan atau diperiksa dalam suatu operasi penegakan hukum tidak serta-merta berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana.
