KARANGANYAR, Klatentv.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Gunung Lawu menyisakan pertanyaan mengenai kesiapan dukungan logistik bagi personel di lapangan. Saat kebakaran memasuki hari ke-12, relawan yang mengelola dapur umum mengaku masih mengandalkan donasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi petugas.
Kondisi tersebut menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai anggaran penanggulangan kebencanaan sebesar Rp4,7 miliar yang disebut oleh aktivis Jaga Lawu, Agus Meganto. Ia mempertanyakan dukungan operasional yang diterima relawan di tengah upaya pemadaman kebakaran.
Agus bukan hanya terlibat dalam upaya penanganan karhutla di kawasan Gunung Lawu. Ia juga membantu operasional dapur umum di Posko Aju Tambak, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.
Menurut Agus, sejak hari pertama kebakaran, relawan berupaya menyediakan makanan bagi personel yang bertugas dengan mengandalkan bantuan bahan pangan dari masyarakat. Proses memasak hingga pendistribusian makanan dilakukan secara sukarela.
“Kami sendiri pelaku di sana merasa kaget dengan munculnya anggaran Rp4,7 miliar untuk penanggulangan kebencanaan itu,” kata Agus saat ditemui, Senin (26/10/2026).
Ia mengaku tidak menerima dukungan logistik secara langsung dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk operasional dapur umum yang dikelolanya.
“Selama ini kami di dapur umum melibatkan relawan dan donatur untuk kepentingan logistik. Kami tidak menerima sedikit pun dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar,” ujarnya.
Agus mengakui terdapat bantuan dari sejumlah instansi. Namun, menurut dia, bantuan tersebut diberikan atas nama masing-masing instansi, bukan sebagai dukungan langsung Pemkab Karanganyar untuk operasional dapur umum relawan.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan yang perlu dijelaskan lebih lanjut: bagaimana dukungan logistik penanganan karhutla dikoordinasikan, siapa yang menerima bantuan, dan bagaimana kebutuhan personel di lapangan dipenuhi sejak awal kejadian.
Mobil Dapur Umum BPBD Disebut Baru Tiba pada Hari Ketujuh
Persoalan waktu kedatangan dukungan logistik juga menjadi perhatian relawan. Agus menyebut dapur umum yang dikelola relawan telah beroperasi sejak hari pertama kebakaran dengan memanfaatkan rumah warga.
Sementara itu, menurut keterangannya, mobil dapur umum dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baru tiba pada hari ketujuh.
“BPBD muncul itu hari ketujuh. Mobil dapur umum datang hari ketujuh. Sejak hari pertama, semuanya dari relawan dan donatur,” ungkapnya.
Jika keterangan tersebut sesuai dengan kronologi di lapangan, enam hari pertama penanganan menjadi periode penting untuk mengevaluasi kesiapan dukungan konsumsi bagi personel yang bertugas.
Meski demikian, kedatangan mobil dapur umum pada hari ketujuh tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh bantuan pemerintah baru diberikan pada hari tersebut. Hal itu perlu dikonfirmasi melalui data distribusi bantuan, laporan operasional BPBD, serta keterangan instansi terkait.
Aktivis Pertanyakan Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bencana
Sorotan serupa disampaikan aktivis Jaga Lawu lainnya, Fauzan Aprilianto, yang akrab disapa Ian. Ia mempertanyakan besaran anggaran penanggulangan bencana yang disebut mencapai Rp4,7 miliar, terutama ketika relawan masih mengandalkan bantuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik.
“Istilah saya, rakyat bantu rakyat. Warga mencari logistik, kemudian bantuan itu didistribusikan kepada teman-teman yang bertugas,” kata Ian.
Menurut Ian, persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan menyampaikan besaran anggaran. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana perencanaan, kesiapan personel, penyediaan peralatan, serta distribusi logistik dilakukan ketika terjadi bencana.
Terlebih, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu bukan kali pertama terjadi. Pengalaman penanganan kebakaran sebelumnya semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons ketika kebakaran kembali terjadi.
Namun, perlu dibedakan antara anggaran penanggulangan kebencanaan secara keseluruhan dan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penanganan karhutla Gunung Lawu. Nilai Rp4,7 miliar yang disebut relawan perlu ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen anggaran resmi, termasuk sumber anggaran, peruntukan, serta realisasi penggunaannya.
Tanpa data tersebut, belum dapat disimpulkan berapa dana yang secara khusus tersedia untuk operasional karhutla maupun apakah terdapat masalah dalam penggunaan anggaran.
Setelah Api Padam, Pemulihan Gunung Lawu Menanti
Di luar persoalan logistik dan anggaran, relawan juga mendorong adanya langkah pemulihan kawasan terdampak kebakaran.
Ian mengusulkan agar Pemkab Karanganyar bersama relawan dan pihak terkait menyiapkan program revitalisasi lingkungan, termasuk penanaman kembali vegetasi di kawasan yang terdampak.
Menurutnya, upaya menjaga Gunung Lawu tidak berhenti setelah api berhasil dikendalikan. Pemulihan lingkungan dan mitigasi risiko kebakaran perlu disiapkan untuk mengurangi potensi kejadian serupa pada masa mendatang.
Penanganan karhutla dengan demikian tidak hanya menyangkut pemadaman api, tetapi juga kesiapan logistik, koordinasi antarlembaga, pemulihan ekosistem, dan evaluasi kebijakan penanggulangan bencana.
Pemkab Karanganyar dan BPBD Perlu Memberikan Penjelasan
Pernyataan Agus dan Ian menjadi dasar bagi sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui data dan keterangan resmi.
Pertama, berapa nilai anggaran yang benar-benar dialokasikan untuk penanganan karhutla Gunung Lawu, dan apakah angka Rp4,7 miliar tersebut merupakan anggaran khusus karhutla atau anggaran penanggulangan kebencanaan dengan cakupan lebih luas?
Kedua, bagaimana dukungan logistik disalurkan sejak hari pertama kebakaran, termasuk penyediaan makanan bagi personel yang bertugas?
Ketiga, kapan mobil dapur umum BPBD mulai beroperasi dan bantuan apa saja yang telah disalurkan sebelum kedatangannya?
Keempat, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran tersebut?
Hingga naskah ini disusun, keterangan resmi dari Pemkab Karanganyar dan BPBD Karanganyar mengenai rincian anggaran serta kronologi dukungan logistik belum tercantum dalam bahan yang tersedia untuk berita ini. Karena itu, tanggapan kedua instansi perlu dimintakan sebelum pemberitaan diterbitkan atau segera ditambahkan dalam pembaruan berita.
Bagi relawan, persoalannya bukan semata-mata mempertanyakan angka anggaran. Mereka berharap dukungan operasional hadir tepat waktu, kebutuhan personel di lapangan terpenuhi, dan penggunaan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka.
Ketika masyarakat bergerak mengumpulkan bantuan untuk mendukung penanganan karhutla, pemerintah perlu memastikan bahwa koordinasi, kesiapan logistik, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan seiring dengan upaya pemadaman.
