KLATEN, KLATENTV.COM – Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang harus dijawab Pemerintah Kabupaten Klaten. Angka kemiskinan yang mencapai 11 persen pada 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,39 persen, menjadi pekerjaan rumah bagi kepemimpinan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Mahanni Yulindha Pratiwi.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melantik Mahanni sebagai Wakil Bupati Klaten sisa masa jabatan 2025–2030 di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (12/10/2026).
Luthfi menekankan, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya program pemerintah maupun pembangunan infrastruktur. Keberhasilan pembangunan harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya kesempatan kerja, serta berkurangnya jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan.
Tantangan Klaten juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat sebesar 4,62 persen pada 2025. Angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,37 persen.
Data tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih kuat agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Program pembangunan perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Mahanni Diminta Perkuat Program Pengentasan Kemiskinan
Luthfi berharap Mahanni dapat mengambil peran aktif bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam mengoordinasikan program pengentasan kemiskinan. Kolaborasi antara pimpinan daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) diperlukan agar kebijakan yang dijalankan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan kerja bersama, mulai dari pemetaan kondisi warga, ketepatan sasaran bantuan, hingga penguatan program pemberdayaan ekonomi.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.
Pemerintah daerah juga dituntut memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak semata-mata dilihat dari realisasi anggaran atau jumlah kegiatan, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial dan ekonomi warga.
Kekompakan Pimpinan Daerah Jadi Kunci
Selain menyoroti kemiskinan, Luthfi mengingatkan pentingnya kekompakan antara bupati dan wakil bupati dalam menjalankan pemerintahan. Keduanya diharapkan memiliki arah kebijakan yang sama, saling mendukung, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pokoknya harus satu paket dalam rangka mengembangkan. Saya yakin beliau berdua akan setuju,” ujar Luthfi.
Ia menilai pemerintahan kolaboratif atau collaborative government menjadi salah satu kunci agar program pembangunan berjalan efektif. Kolaborasi tersebut tidak hanya melibatkan bupati dan wakil bupati, tetapi juga seluruh perangkat daerah serta berbagai unsur masyarakat.
Klaten juga memiliki potensi strategis karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong investasi, memperluas aktivitas ekonomi, dan membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.
Namun, potensi wilayah tersebut perlu diikuti kebijakan yang mampu menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, peluang pembangunan dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh kelompok warga yang masih menghadapi persoalan ekonomi.
Melanjutkan Pengabdian untuk Klaten
Mahanni Yulindha Pratiwi dilantik untuk mengisi jabatan Wakil Bupati Klaten yang sebelumnya diemban Benny Indra Ardhianto, suaminya, yang meninggal dunia pada 7 Februari 2026 saat masih menjabat.
Mahanni terpilih melalui pemungutan suara dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada 26 Agustus 2026. Dalam pemilihan tersebut, ia memperoleh 49 suara dari anggota dewan yang memberikan suara.
Dengan pelantikan tersebut, kepemimpinan Kabupaten Klaten kembali lengkap. Mahanni kini menghadapi tanggung jawab untuk bekerja bersama bupati dan seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan pembangunan.
Salah satu tolok ukur penting dari kerja pemerintahan ke depan adalah kemampuan menekan angka kemiskinan, memperluas kesempatan ekonomi, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara nyata.
